Lhokseumawe |suaragayo.id| — Wacana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali menguat. HIMA-ATE Lhokseumawe bersama PEMAGAB menilai isu ini tak bisa dibaca sekadar sebagai aspirasi daerah. Harus dibuka terang, diuji akademik, dan dipertanggungjawabkan secara politik, untuk rakyat atau kendaraan politik?
Wacana ALA bukan baru. Argumennya, pemerataan pembangunan, pelayanan publik, rentang kendali, hingga percepatan pedalaman Aceh. Tapi publik berhak bertanya: mengapa menguat justru di momentum politik? Siapa mendorong? Apa kepentingannya? Benarkah aspirasi masyarakat, atau kepentingan elite?
“Kami tidak ingin berspekulasi. Tapi masyarakat berhak tahu siapa mendorong, apa kepentingannya, dan sejauh mana ini merepresentasikan aspirasi rakyat, bukan elite,” ujar perwakilan mahasiswa.
HIMA-ATE dan PEMAGAB menegaskan, pemekaran bukan sekadar ganti peta. Konsekuensinya besar: birokrasi baru, beban fiskal, SDM, tata kelola, pelayanan, infrastruktur, hingga potensi konflik kewenangan. Tanpa kesiapan, provinsi baru hanya menambah lapisan elite dan beban anggaran, bukan kesejahteraan.
Jika ALA memang kehendak rakyat, prosesnya harus lewat kajian komprehensif, data terbuka, partisipasi publik, dan mekanisme konstitusional. Jangan ada politik transaksional, mobilisasi sesaat, atau janji kosong. Masyarakat harus tahu dampak utuhnya.
Mahasiswa meminta isu pemekaran tidak dijadikan alat popularitas menjelang momentum politik. Jika ALA untuk rakyat, buktikan dengan proses jujur dan terbuka. Jika tidak, jangan pakai nama rakyat.
“Apakah ALA benar-benar untuk rakyat, atau rakyat kembali dijadikan alasan untuk kepentingan politik? Jika benar untuk rakyat, jangan takut diuji publik. Jika tidak, jangan gunakan nama rakyat,” tutupnya.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.