Defisit Rp.82,59 M, Mahasiswa Desak Transparansi Anggaran Lembaga Vertikal Dan Bencana Hidrometeorologi

‎‎Takengon |suaragayo.id| —Demisioner Ketua HIMA-ATE Lhokseumawe, Maulana Alvarisi, mendesak Pemkab dan DPRK Aceh Tengah membuka rincian anggaran APBK Perubahan 2026 secara transparan. 15/09/2026

‎‎Tuntutan ini dipicu oleh lonjakan defisit daerah yang mencapai Rp82,59 miliar akibat kenaikan belanja sebesar Rp139,95 miliar, di saat Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun Rp3,32 miliar.

‎‎HIMA-ATE menilai pembengkakan anggaran ini berisiko mempersempit ruang fiskal daerah jika tidak diimbangi akuntabilitas yang jelas, terutama terkait pos anggaran yang dinilai sensitif dan bernilai fantastis.

‎‎Maulana meminta pembahasan perubahan APBK dilakukan secara terbuka dan berbasis dokumen. Sedikitnya ada bebera hal yang harus dijelaskan kepada publik.

‎‎Pertama,Rincian seluruh anggaran untuk lembaga vertikal, termasuk penerima, nilai, bentuk belanja dan dasar hukumnya.Kedua, Rincian tambahan belanja modal Rp83,10 miliar, sampai pada program, kegiatan, lokasi dan nilai pekerjaan. 

‎‎Ketiga,Rincian tambahan belanja operasional sekitar Rp52,98 miliar.Keempat,Daftar penerima tambahan hibah dan bantuan sosial. Termasuk Rincian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan Dasar penggunaan SILPA 2024 untuk menutup defisit Rp82,59 miliar serta Proyeksi kemampuan fiskal daerah setelah APBK Perubahan ditetapkan.

‎‎Ia mengungkapkan Penggunaan SILPA Menutup defisit menggunakan SILPA tahun 2024 hasil audit BPK tetap menuntut disiplin anggaran, bukan pembenaran atas belanja yang kurang mendesak.

‎‎“Kalau semuanya memang untuk kepentingan rakyat, membuka datanya seharusnya bukan sesuatu yang perlu ditakuti,” kata Maulana.

‎‎Maulana menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap rancangan anggaran, melainkan upaya memastikan setiap rupiah uang rakyat tepat sasaran pada sektor krusial seperti pemulihan bencana, infrastruktur, dan ekonomi warga.