Bener Meriah |suaragayo.id| — Ketua DPC GMNI Bener Meriah, Afrian Toga, menegaskan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) harus terus didorong melalui mekanisme konstitusional.
Menurutnya, ALA bukan agenda elite, melainkan perjuangan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik bagi wilayah tengah Aceh. (15/9)
Afrian menilai perjuangan ALA selaras dengan semangat Marhaenisme: negara harus berpihak kepada rakyat kecil. Pembangunan tidak boleh terpusat di pusat kekuasaan, sementara daerah jauh tertinggal akses. Persatuan Indonesia, katanya, harus mengakomodasi kekhasan daerah demi keadilan sosial.
Ia menyoroti jarak wilayah tengah Aceh ke pusat pemerintahan yang memengaruhi pelayanan publik, koordinasi pembangunan, dan penyampaian aspirasi. Karena itu, pemerintahan ALA dibutuhkan agar kebijakan lebih sesuai kebutuhan rakyat. “Pembangunan harus dibangun dari bawah, bukan hanya diperintah dari atas,” ujarnya.
Potensi ALA—pertanian, perkebunan, Kopi Gayo, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sumber daya air—harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan ALA diharapkan fokus pada ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja, dan lingkungan.
Afrian juga menekankan pentingnya SDM putra daerah sebagai pelaku utama pembangunan. Ia mengingatkan ALA bukan milik elite politik dan tidak boleh dibajak kepentingan kelompok. “Kalau provinsi baru hanya melahirkan pejabat, gedung, dan birokrasi baru tanpa memperbaiki kehidupan rakyat, perjuangan ini kehilangan substansinya,” tegasnya.
Ia memastikan perjuangan ALA tetap dalam bingkai NKRI. Pemerataan pembangunan justru memperkokoh persatuan karena daerah yang diperhatikan akan lebih percaya kepada negara. GMNI Bener Meriah mendesak ALA tidak berhenti sebagai wacana lima tahunan, melainkan diperjuangkan serius hingga terwujud. “Negara hadir untuk rakyat dan pembangunan harus berpihak kepada rakyat kecil,” tutup Afrian.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.