Takengon | suaragayo.id | – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Aceh Tengah menggelar diskusi internal dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap sejumlah persoalan yang tengah membebani masyarakat Gayo. (18/9)
Dalam diskusi tersebut, pengurus menyoroti maraknya PETI, kelangkaan BBM bersubsidi, dugaan kasus zina yang tidak ditindak tegas, praktik rentenir ilegal, hingga lonjakan kasus HIV/AIDS.
Saparuda menilai kekayaan alam Gayo kian dikuasai kapitalisme. Menurutnya, masyarakat lokal hanya diberi peran terbatas, sementara aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di Aceh Tengah seolah tidak tersentuh hukum. “PETI yang marak di Aceh Tengah seperti tidak tersentuh hukum dan terkesan dilindungi,” sebutnya.
Saparuda juga menyoroti sulitnya akses BBM bersubsidi. Ia menilai masyarakat di sejumlah wilayah yang jauh dari pusat kota masih menghadapi kelangkaan, sementara di sisi lain muncul indikasi penimbunan, antrean panjang, dan harga jual yang jauh lebih tinggi. “Subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat justru dinikmati segelintir orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Merujuk UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, praktik membeli, menyimpan, mengangkut, atau menjual kembali BBM bersubsidi secara ilegal dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Sementara itu, Helmi Tuah Miko, Ketua GMNI Aceh Tengah terpilih periode 2026–2028, menyoroti dugaan kasus zina di Aceh Tengah yang dinilainya terkesan dilindungi aparat. Ia menyebut salah satu kasus terbaru terjadi di sebuah hotel dan melibatkan dua laki-laki dewasa, tiga perempuan dewasa, serta seorang balita. Menurutnya, kasus itu diamankan, tetapi informasinya terkesan dikaburkan.
“Bukti sudah kuat, saksi juga ada. Lantas apa yang menjadi beban penegak hukum kita? Kasus ini sudah sering terjadi di salah satu hotel di Aceh Tengah. Kami mau tahu, jika penegak syariat tidak mampu, jangan bertahan pada posisi ini,” tegas Helmi.
Helmi juga membeberkan persoalan rentenir dan pinjaman ilegal yang semakin meresahkan. Menurutnya, banyak warga yang terjepit ekonomi terjerat bunga mencekik, teror, dan intimidasi. Ia menilai praktik keuangan tidak manusiawi itu seolah dipelihara dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
Selain itu, GMNI Aceh Tengah menyoroti lonjakan angka HIV/AIDS di Aceh Tengah akhir-akhir ini, terutama di kalangan kelompok rentan. Stigma yang kuat, kurangnya edukasi, serta akses layanan kesehatan yang mahal dan sulit dijangkau dinilai menjadi penghalang utama penanganan yang efektif.
Muhtady, yang ditunjuk sebagai Koordinator Unras dalam diskusi itu, mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu, waspada, dan terus mengawasi kinerja pemerintah. “Jangan diam saat hak dirampas. Bersama kita lawan ketidakadilan,” ajaknya.
Ia menegaskan, rencana unjuk rasa bukan bentuk ancaman, melainkan bukti komitmen GMNI Aceh Tengah untuk hadir dalam seluruh persoalan rakyat. “Kami akan hadir ketika rakyat dihadapkan pada kesulitan atas kinerja pemerintah daerah. Kami sudah menjadwalkan unras pada 24 September 2026,” tutupnya.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.